Pengertian & Tentang JDIH DPRD

Pengertian & Tentang JDIH DPRD

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang mudah, cepat dan akurat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan, dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media elektronik, Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang berbasis website.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi hukum melalui website JDIH DPRD Kabupaten Buleleng.

Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng selaku pelaksana tugas dan fungsi ini yang diberikan mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengelola akan terus melakukan inovasi dan meningkatkan peran serta seluruh anggota penyebarluasan informasi produk hukum daerah baik di lingkungan kerja masing-masing maupun kepada masyarakat.

Bahwa terhadap layanan informasi produk hukum yang kami sajikan melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum tersebut tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kami sangat berharap sumbang saran dari seluruh pengguna JDIH DPRD Kabupaten Buleleng demi kesempurnaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kedepan yang lebih baik.